Cyber Crime dan Cyberlaw

Cyber Crime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding dan masih bnyak kejahatan dengan cara internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.
Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

*Contoh kejahatan yang target utamanya adalah jaringan komputer atau divais yaitu:

Malware (malicious software / code)

Malware (berasal dari singkatan kata malicious dan software) adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jaringan komputer tanpa izin (informed consent) dari pemilik. Istilah ini adalah istilah umum yang dipakai oleh pakar komputer untuk mengartikan berbagai macam perangkat lunak atau kode perangkat lunak yang mengganggu atau mengusik. Istilah ‘virus computer’ terkadang dipakai sebagai frasa pemikat (catch phrase) untuk mencakup semua jenis perangkat perusak, termasuk virus murni (true virus).

Denial-of-service (DOS) attacks

Denial of service attack atau serangan DoS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (resource) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

Computer viruses

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus murni hanya dapat menyebar dari sebuah komputer ke komputer lainnya (dalam sebuah bentuk kode yang bisa dieksekusi) ketika inangnya diambil ke komputer target, contohnya ketika user mengirimnya melalui jaringan atau internet, atau membawanya dengan media lepas (floppy disk, cd, dvd, atau usb drive). Virus bisa bertambah dengan menyebar ke komputer lain dengan mnginfeksi file pada network file system (sistem file jaringan) atau sistem file yang diakses oleh komputer lain.

Cyber stalking (Pencurian dunia maya)

Cyberstalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menghina atau melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Hal ini termasuk tuduhan palsu, memata-matai, membuat ancaman, pencurian identitas, pengerusakan data atau peralatan, penghasutan anak di bawah umur untuk seks, atau mengumpulkan informasi untuk mengganggu. Definisi dari “pelecehan” harus memenuhi kriteria bahwa seseorang secara wajar, dalam kepemilikan informasi yang sama, akan menganggap itu cukup untuk menyebabkan kesulitan orang lain secara masuk akal.

Penipuan dan pencurian identitas

Pencurian identitas adalah menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor untuk kepentingan pribadinya, dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Umumnya penipuan ini berhubungan dengan Internet, namun sering huga terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan data yang ada dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Pencuri identitas dapat menggunakan identitas orang lain untuk suatu transaksi atau kegiatan, sehingga pemilik identitas yang aslilah yang kemudian dianggap melakukan kegiatan atau transaksi tersebut.

Phishing scam

Dalam sekuriti komputer, phising (Indonesia: pengelabuan) adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing (= memancing), dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna.

Perang informasi (Information warfare)

Perang Informasi adalah penggunaan dan pengelolaan informasi dalam mengejar keunggulan kompetitif atas lawan. perang Informasi dapat melibatkan pengumpulan informasi taktis, jaminan bahwa informasi sendiri adalah sah, penyebaran propaganda atau disinformasi untuk menurunkan moral musuh dan masyarakat, merusak kualitas yang menentang kekuatan informasi dan penolakan peluang pengumpulan-informasi untuk menentang kekuatan. Informasi perang berhubungan erat dengan perang psikologis.

Contohnya ketika seseorang mencuri informasi dari situs, atau menyebabkan kerusakan computer atau jaringan komputer. Semua tindakan ini adalah virtual (tidak nyata) terhadap informasi tersebut –hanya ada dalam dunia digital, dan kerusakannya –dalam kenyataan, tidak ada kerusakan fisik nyata kecuali hanya fungsi mesin yang bermasalah.

Komputer dapat dijadikan sumber bukti. Bahkan ketika komputer tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan kriminal, komputer merupakan alat yang sempurna untuk menjaga record atau catatan, khususnya ketika diberikan tenaga untuk mengenkripsi data. Jika bukti ini bisa diambil dan didekripsi, ini bisa menjadi nilai bagi para investigator kriminal.

Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber ataumaya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara.
Secara akademis, terminologi ”cyber law” belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dll.

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari ”cyber law”, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika)
Secara yuridis,
Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi ”cyber law” belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dll.
Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari ”cyber law”, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika) Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Tujuan Cyber LawCyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Ruang Lingkup Cyber Law

Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyber law” dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Secara garis besar ruang lingkup ”cyber law” ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari:·                     E-Commerce,
·                     Trademark/Domain Names,
·                     Privacy and Security on the Internet,
·                     Copyright,
·                     Defamation,
·                     Content Regulation,
·                     Disptle Settlement, dan sebagainya.

UU ITE Tentang Penistaan & Fitnah

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Penistaan & Fitnah terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penginaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Selain itu ada juga tinjauan hukum tentang Cyber Crime & Cyberlaw, yaitu:

1. KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

• Pasal 362 KUHP Tentang pencurian ( Kasus carding )
• Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ( Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang)
• Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik ( melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban)
• Pasal 303 KUHP Perjudian (permainan judi online)
• Pasal 282 KUHP Pornografi ( Penyebaran pornografi melalui media internet).
• Pasal 282 dan 311 KUHP ( tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet).
• Pasal 378 dan 362 (Tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian )

      2. Undang-Undang No.19 Thn 2002 Tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software.

      3. Undang-Undang No.36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi, ( penyalahgunaan Internet yang menggangu ketertiban umum atau pribadi).

      4. Undang-undang No.25 Thn 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang.

      5. UU ITE Thn 2008 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik), Tentang penyampaian informasi, komunikasi, transaksi, dalam hal pembuktian serta perbuatan yang terkait dengan teknologi.

Definisi Penistaan & Fitnah (Hate speech)

Penistaan & Fitnah adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual ,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Penistaan & Fitnah ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

1. Menista secara lisan (smaad)
2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)
3. Memfitnah (laster)
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)

Contoh Kasus

HINA ISLAM DI FACEBOOK, DOSEN DI ACEH DIANGGAP YAHUDI:
Rumah milik Dosen Universitas Malikussaleh, Mirza Alfath di Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam, dicoret dengan simbol Yahudi. Hal ini dikarenakan warga yang tinggal di sekitar rumah Mirza masih kesal dengan dosen yang baru menyatakan bertobat lantaran menghina Islam itu.
Sebelumnya Mirza menulis status di akun Facebook miliknya yang dianggap melukai umat Islam. Mirza pun diamankan petugas guna menghindari hal-hal tak diinginkan.

Pantauan wartawan koran ini, Minggu (25/11), rumah milik Mirza terlihat masih terkunci dan diberi garis polisi. Rumah tersebut masih terlihat berantakan dengan pecahan kaca dan bebatuan di depannya.  Malah kini pagar rumah tersebut telah ditulis kata Yahudi dengan cat.

"Kami tidak tahu siapa yang menulis kata Yahudi di pagar rumah tersebut. Kami mengetahui sejak sore kemarin tulisan itu sudah ada. Terkait siapa yang tulis kami tidak melihat dan mengetahuinya," ungkap Darmawan, warga sekitar yang ditemui Rakyat Aceh.

Meski polisi telah mengembalikan Mirza pada pihak keluarganya, tetapi sejauh ini keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan rumah milik Mirza tidak pernah dikunjungi oleh pihak keluarganya. Sesekali hanya petugas kepolisian saja yang terlihat datang memeriksa.

"Kami warga sekitar intinya tidak menerima kalau dirinya tinggal di dusun ini. Meski dia secara terbuka sudah minta maaf kemarin.  Menyangkut keberadaan dirinya, kami tidak mau tahu tentunya. Yang jelas rumah itu dalam beberapa hari tidak ada yang datang kecuali petugas kepolisian," ucapnya.

Sebelumnya, Selasa (20/11) lalu rumah milik Mirza Alfath di Jalan Koperasi, Keude Aceh, Lhokseumawe dilempari sejumlah warga. Aksi tersebut diduga dipicu status akun facebook miliknya, yang dinilai mencederai Islam.

Akibat kejadian ini beberapa bagian bangunan rusak. Dari amatan Metro Aceh di TKP, sejumlah kaca jendela depan rumah milik dosen ini pecah.  Namun pada saat itu, pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Pasalnya, Mirza memang belum menempati rumah yang sudah dalam tahap penyelesaian pembangunan itu.

Kasus Penghinaan TransTV:

JAKARTA – Seseorang dengan inisial IW dikabarkan telah digelandang ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Parahnya, ia mencemarkan nama baik lewat bantuan blog.
Dilansir melalui blog pribadi Ndorokakung, Selasa (23/12/2008), polisi telah meringkus seorang lelaki yang diduga kuat mantan karyawan stasiun televisi itu di sebuah warnet di kota kecil, Jawa Timur pada tanggal 13 Desember kemarin.

Pelaku, yang ternyata mantan karyawan TransTV, harus menghadapi dua jeratan hukum, pencemaran nama baik dan pemalsuan identitas. Tuduhan ini harus diterimanya karena selain melakukan pencemaran nama baik lewat bantuan blog, ia pun mengirimkan email mengenai kebobrokan stasiun televisi tempat ia pernah bekerja tersebut melalui beberapa milis dengan menggunakan akun email orang lain.

Ternyata setelah diusut blog tersebut memang penuh dengan caci maki dan hinaan terhadap mantan perusahaannya, apa lagi jika bukan TransTV. Kabarnya, ia mampu menuliskan semua kebobrokan tersebut karena dirinya memiliki kedekatan dengan beberapa orang kepercayaan TransTV. Bahkan menurut salah satu sumber okezone di perusahaan yang berganti nama menjadi Transcorp tersebut, IW memang dipecat sekitar tahun 2005 lalu. Dia dituding telah melakukan penggelapan sejumlah uang, yang membuat perusahaan merugi.
Hingga saat ini belum ada yang bisa dimintai keterangan. Namun, dipanggilnya Enda Nasution oleh pihak Cybercrime Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli, merupakan bukti kuat adanya aksi penangkapan tersebut.

Penyidik  Mabes Polri AKBP Faisal Thayib, menyatakan seorang Blogger yang dianggap menghina orang atau institusi lain dapat terancam pasal 335 dan 310 KUHP, bahkan dapat ditambah dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).
“Setiap wilayah kepolisian punya otoritas sendiri, saya belum mengetahui adanya penangkapan seorang blogger yang dianggap menghina TransTV, menghina maka bisa dijerat dengan pasal 310 dan pasal 335,” ujar Faisal.

Pasal 335 KUHP merupakan pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan pasal 310 KUHP terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Kedua pasal tersebut kemungkinan akan menghasilkan jeratan hukum kepada pelakunya berupa penjara selama 5 hingga enam tahun.Sedangkan pada UU ITE, pasal 27 mengenai asusila, perjudian, penghinaan , pemerasan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik maka pelaku dapat terkena hukuman penjara selama enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Kasus Penistaan Agama:

Sebaiknya kita ketahui, saat itu media masa kita, tak terkucali online media , berlomba-lomba memberitakan kerusuhan yang memakan korban 3 gereja itu. Sayang sekali, perlombaan mutu jurnalisme itu justru membuat borok media kita terpamerkan di hadapan public. Hamper seluruh penyedia berita di internet menawarkan kronologi dan sebab-akibat peristiwa tragis tersebut. Kompak, media-media itu bermula dari proses persidangan kasus penodaan agama di pengadilan negri temanggung dengan terdakwa Antonius Richmon Bawean.

Yang  jadi masalah itu rupanya tidak tahu persis: apakah siding yang di gelar hari itu beragenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum oleh jaksa penuntut umum atau pembacaan vonis oleh majelis hakim. Ketidak tahuan ini sepertinya remeh, tapi dampaknya bisa fatal buat pembaca.dan payahnya, ke-oon-an itu di tunjukan portal-portal berita tersohor di negri ini. Kerusuhan yang bernuansa  SARA juga meletup di temanggung , jawa tengah. Massa yang tak puas terhadap tuntutan 5 tahun terhadap Antonius Richmond Bawengan, terdakwa penistaan agama di pengadilan negri temanggung, mengamuk. Massa menilai  vonis ini terlalu ringan. Dan para wartawan tampaknya binggung memberitakan peristiwa ini. Awalnya detik.com bilang bahwa persidangan baru memasuki tahap penuntutan dan dakwaan.
Agaknya wartawan dan redektur detik.com yang membuat berita ini tidak mengerti tahap demi tahap persidangan perkara pidana. Mereka tidak dapat membedakan tuntutan dan vonis. Mereka binggung,kebinggunngan mereka tampak menjadi-jadi bila kita baca paragraph kedua. Sepertinya para para pembaca sengaja di buat larut dalam kebingungan itu. Mari kita perhatikan : “ ada pengadilan penodaan agama divonis hari ini.  Vonisnya sudah maksimun sesui dengan tuntutan jaksa yakni 5 tahun tapi massa menghendaki hukuman mati. Massa marah”, kata kapolda jawa tengah Irjen Pol Edward Aritonang saat di hubungi  detik.com, selasa (8/2/2011). Meskipun Edward menyebutkan vonis, namun agenda sidang yang betul adalah tuntutan. Ketidak tahuan dan kesalahan juga di lakukan liputan6.com. mari kita cermati berita judul pelaku kerusuhan di temanggung terindentifikasi. Di situ tertulis: kerusakan terjadi di temanggung di picu tuntutan jaksa terhadap Antonius Richmond Bawean, terdakwa kasus penistaan agama di pengadilan negri setempat. Massa marah lantaran jaksa Cuma menuntut terdakwa 5 tahun penjara. melanggar pasal 28 ayat (2) Atas dakwaan tersebut, massa langsung menyerbu terdakwa dan meja sidang.Mirip detik.com, liputan6.com juga buta terhadap jalannya persidangan perkara pidana. Dalam konteks ini, lkiputan6.com tidak bisa membedakan dakwaan dan tuntutan. Meski dakwaan dan tuntutan sama-sama dilakukan jaksa, tetapi keduanya jelas berbeda. Koranbaru.com juga tak luput dari kebinggungan . sebuah berita vivanews.com yang di kutip yahoo berjudul “ Anonius dan perusakan gereja di temanggung ” menunjukan hal itu. Di situ tertulis: setelah proses hukum berlangsu g. hari ini sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Antonius di langsungkan di PN temanggung. Majelis menuntut dia lima tahun penjara. Dan berita ini juga di muat di kompas.com. ternyata sekali tiga uang.dalam berita berjudul “ Richmond Bawengan belum belum ajukan banding “ terjadinya kekeliruan dalam berita-berita tersebut. Pembaca yang mengerti hukum pasti geleng-geleng kepala. Sejak kapan jaksa penuntut umum di beri wewenang untuk memvonis terdakwa?

Contoh penistaan agama: 

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya memvonis pelaku penistaan agama Wattimurey Petrus di Bekasi. Petrus divonis 3 tahun penjara karena dinilai  terbukti secara meyakinkan telah melakukan penistaan agama di Masjid Darul Ulum, Jati Kramat, Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Vonis dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim Siti Basariah (Ketua majelis), Burhanuddin (hakim anggota, dan Mustofa (hakim anggota),Kamis (03/01/2013).

Hukuman diberikan kepada Petrus terkait kasus penghinaannya terhadap kegiatan takbiran dan shalat Idul Fitri di Perumahan Jati Kramat Bekasi tahun 2012.

Saat itu, masyarakat sedang bertakbir sambil menunggu shalat Idul Fitri dimulai. Tiba-tiba, Petrus datang meminta suara sound-system agar dihentikan.

“Dia menganggap takbiran dan shalat Id masyarakat itu mengganggu dirinya lalu dia minta suara sound-system dihentikan,” jelas Ketua Pushami Muhammad Hariadi Nasution kepada hidayatullah.com, Kamis (03/01/2013).

Contoh kasus fitnah :

LONDON (Berita SuaraMedia) – Memang susah menjadi aktivis Muslim di negara yang diwarnai oleh fobia Islam. Salah-salah, dapat dituduh yang bukan-bukan. Pengalaman yang tidak menyenangkan seperti itu sempat dialami oleh Inayat Bunglawala, seorang aktivis Muslim di Inggris. Bunglawala yang merupakan penentang kelompok ekstrimis malah disangka pendukung kelompok semacam itu.

Inayat Bunglawala adalah seorang system engineer di Luton yang juga menjabat sekretaris media Dewan Muslim Inggris. Bunglawala telah menulis berbagai artikel untuk The Times, Daily Telegraph, The Guardian, Daily Express, The Observer, dan The Sun. Artikel-artikel Bunglawala berfokus pada isu-isu Islam dan isu-isu terkini. Sebagai seorang aktivis Islam, Bunglawala telah menjadi anggota Muslim Muda Inggris sejak tahun 1987 dan kini ia menjadi co-presenter dalam sebuah acara mingguan, Politics and Media Show" yang ditayangkan oleh Islam Channel.

Pada bulan Maret 2012, surat kabar Mail on Sunday menurunkan sebuah artikel yang menyebut Bunglawala sebagai ekstrimis pendukung Abu Qatada dan Al-Qaeda. Artikel itu juga menyatakan bahwa terdapat dasar-dasar yang kuat untuk menduga Bunglawala telah menikam seorang pria di kediaman Bunglawala pada bulan Desember 2009. Bunglawala lantas membawa kasus tuduhan oleh Mail on Sunday tersebut ke pengadilan. Pengacara Bunglawala, Stevie Loughrey, menyatakan kepada Justice Eady di Pengadilan Tinggi London bahwa kliennya tidak tidak melakukan kejahatan apa pun.

Terdapat penjelasan bahwa seorang pria menyusup ke dalam rumah Bunglawala pada bulan Desember 2008 tersebut. Bunglawala menikam pria tersebut guna melindungi diri dan keluarganya. Pria itu ternyata dalam keadaan mabuk. Sedemikian mabuknya, sampai-sampai ia tidak ingat insiden yang telah terjadi. Hanya berselang 24 jam setelah publikasi, Penuntut Kerajaan memberi konfirmasi bahwa ia tidak akan mengambil tindakan apa pun terhadap Bunglawala.

Lebih jauh, Loughrey menjelaskan bahwa kliennya bukanlah pendukung dan tidak memiliki kesamaan tujuan dengan Abu Qatada atau Al-Qaeda. Kliennya juga telah seringkali secara terbuka mengkritik Al-Qaeda. Menurut Loughrey, Mail on Sunday telah mengaku bahwa surat kabar tersebut telah membuat tuduhan yang salah. Mail on Sunday pun telah meminta maaf dan akan memberi ganti rugi kepada Bunglawala.

Sikap Bunglawala yang tidak mendukung kelompok ekstrimis dapat dilihat pada tulisannya yang dilansir oleh The Guardian pada tangal 12 Januari lalu. Dalam tulisan tersebut, Bunglawala mengungkapkan penentangannya terhadap keputusan untuk melarang kelompok ekstrimis. Sikap menentang itu diambil bukan karena Bunglawala mendukung kelompok-kelompok semacam itu. Namun, sikap itu dipilih Bunglawala semata-mata karena ia melihat pelarangan itu sebagai instrumen yang tidak efektif dalam mengatasi gerakan fundamentalis.

"Yang pasti, mayoritas Muslim Inggris telah dipermalukan dan dibuat frustasi oleh upaya Al-Muhajiroun dalam mencari publisitas dan tindakan yang jelas-jelas erpulsif, termasuk diantaranya menyelenggarakan pertemuan memperingati 9/11 dengan judul "Hari Besar dalam Sejarah", meneriakkan ejekan terhadap para serdadu Inggris yang baru kembali dari tugas di Irak, dan mengumumkan "Gerak Jalan untuk Syariah" melewati Trafalgar Square guna menyebarkan visi mereka tentang hal yang berdasarkan interpretasi Inggris mungkin akan dipandang Inggris sebagai hukum Islam," tulis Bunglawala dalam artikelnya untuk The Guardian tersebut.

"Bukti yang paten menunjukkan bahwa tujuan Al-Muhajiroun dan perpanjangannya adalah untuk memecah-belah dan mempolarisasi komunitas-komunitas dengan cara memunculkan opini publik yang menantang Muslim. Dan untuk semua kecaman mereka terhadap aktivitas Al-Muhajiroun, banyak media kita telah tergelincir ke dalam penciptaan kekeliruan ini. Memang benar bahwa larangan terhadap Al-Muhajiroun untuk sementara akan membuat surat kabar kita meninggalkan pembuat onar favorit mereka. Tapi, untuk berapa lama? Pada tahun 2007, pemerintah telah melarang dua perusuh yang mencakup unsur Al-Muhajiroun, Al-Ghurabaa dan Sekte yang Terselamatkan (Saved Sect). Namun, itu tidak lama sebelum wajah yang sama muncul lagi di balik nama organisasi yang baru dan berlanjut sebagaimana biasanya dari tempat dimana mereka tertinggal. Jadi, teradpat pertanyaan tentang seberapa efektif larangan ini dalam pelaksanaannya," urai Bunglawala lebih lanjut dalam artikel tersebut.

"Cara yang sesuai untuk menangani tindakan para anggota Al-Muhajiroun adalah dengan cara yang transparan dan melalui sistem hukum kita. Jika individu-individu diketahui telah melakukan kekerasan, maka mereka harus dihukum."

Gerakan Al-Muhajiroun adalah gerakan yang beberapa waktu lalu menggelar aksi parade controversial dalam menyambut datangnya jenazah para tentara yang berperang di Irak dan Afghanistan.

Parade tersebut rencananya akan digelar di Wootton Bassett, namun akhirnya dibatalkan setelah mendapat pertentangan dari beberapa pihak, termasuk komunitas Muslim sendiri.

Muslim di Wiltshire mengatakan mereka akan meminta grup kontroversial Islam4UK bertanggung jawab jika usulan demonstrasi menimbulkan reaksi yang rasial di wilayah mereka.

Pusat Kebudayaan Islam Wiltshire telah meminta Polisi Wiltshire untuk tidak membiarkan pawai Wootton yang direncanakan berbaris melalui Bassett, kota yang terkenal karena cara penghormatan mereka kepada tentara yang tewas yang kembali ke Inggris.

KASUS FITNAH: 

Sidang kasus kerusahan Sampang, Madura, dengan terdakwa Rois Al Hukama, akhirnya digelar di Pengadilan Negara (PN) Surabaya. Rois diduga sebagai otak kerusahan berbau SARA yang terjadi Madura beberapa waktu lalu.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menjerat Rois dengan tiga pasal sekaligus yaitu Pasal 338 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan, Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan Pasal 170 ayat (2) KUHP tentang pengeroyokan. Mendengar dakwaan itu, Rois dengan tegas mengatakan kalau semua yang dituduhkan terhadap dirinya adalah fitnah.

Pada kasus kerusuhan di Dusun Nangkernang, Karanggayam, Omben, Sampang, Madura pada 26 Agustus lalu, Rois diduga menyuruh dan memprovokasi warga untuk menyerang kelompok Syiah, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa.

Sedangkan menurut JPU Ismunadi, pimpinan kelompok Sunni tersebut kerap menyampaikan tausiah kepada jamaahnya agar menjauhi warga Syiah karena mengajarkan ajaran sesat serta memprovokasi warga agar melakukan pengusiran.